Ahok Lovers (@forever_ahok) [similar]

AHOK DJAROT LOVERS. ANTI HOAX. Hastag #saveahok #kamiahok #tetapahok

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Polisi Punya Bukti Kuat Tetapkan Hary Tanoe Tersangka

Oleh Hanz Jimenez Salim pada 24 Jun 2017, 14:35 WIB

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memastikan memiliki bukti kuat menetapkan Bos MNC Group Hary Tanoesoedibdjo sebagai tersangka atas kasus dugaan ancaman melalui pesan elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. "Penyidik meyakini kuat sesuai dengan Undang-undang ITE," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (24/6/2017). Setyo mengatakan penyidik tidak sembarangan dalam menaikan status suatu perkara ke tingkat penyidikan. Apalagi sampai menetapkan seseorang sebagai tersangka. "Pastilah kita berusaha semaksimal mungkin dengan scientific invetigastion, artinya kita mengundang ahli untuk diminta keterangannya, kemudian cek barang bukti," ucap Setyo.

Bos MNC Group Hary Tanoesoedibdjo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ancaman lewat pesan elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto.

Sementara itu Kuasa hukum Hary Tanoe, Hotman Paris Hutape membantah kliennya mengancam jaksa melalui pesan singkat.

Menurut dia, isi pesan singkat yang dikirimkan Hary Tanoe kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto, tidak berisi ancaman. "Isi SMS Hary Tanoe bersifat umum dan idealis, dan tidak mengancam seseorang," kata Hotman melalui pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Jumat 23 Juni 2017.

Hotman mengatakan, kliennya tersebut tidak pernah menyebut Jaksa Julianto sebagai yang salah, serta tidak pernah menyebut sebagai yang tidak bersih.

Lebih jauh, ia menyebut perkara yang dihadapi Hary Tanoe bermotif politik. "Kami dan publik menunggu, apakah benar terjadi 'dugaan penganiayaan hukum' bermotifkan politik oleh lawan-lawan politisi dan oknum pimpinan partai, yang kebetulan dekat dengan kekuasaan sekarang ini," kata Hotman.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Jadi Tersangka SMS Ancaman, Hary Tanoe Dicekal Keluar Negeri

Audrey Santoso - detikNews

Hary Tanoesoedibjo/Foto: Ari Saputra

Jakarta - Bareskrim Polri sudah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri Hary Tanoesoedibjo ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemenkumham). Permohonan cegah terkait status Hary Tanoe yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus SMS ancaman ke Jaksa Yulianto. "Sudah (mengirimkan permohonan pencekalan Hary Tanoe ke Imigrasi, red)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto kepada detikcom, Jumat (23/6/2017). Dikonfirmasi terpisah Kepala Humas Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM Agung Sampurno, membenarkan masuknya permohonan pencekalan Hary Tanoe. "Sudah ada permintaan pencegahan (Hary Tanoe, red) berangkat ke luar negeri," ujar Agung dikonfirmasi terpisah

Agung menjelaskan masa pencekalan Hary Tanoe berlaku per tanggal 22 Juni 2017 hingga 20 hari ke depan. "(Masa berlakunya pencekalan, red) 20 hari ke depan per tanggal 22 Juni 2017 untuk kasus yang sedang ditangani Bareskrim Polri," ujar Agung.

Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan Hary Tanoe sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pada 14 Juni 2017. Keesokan harinya, pada 15 Juni dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Hary Tanoe.
Penetapan tersangka Hary Tanoe didasari hasil gelar perkara dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. "(Dasar penetapan Hary Tanoe tersangka, red) Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk," kata Direktur Siber Bareskrim Polri, Brigjen Fadil Imran.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

............ "SMS ini saya buat sedemikian rupa untuk menegaskan saya ke politik untuk membuat Indonesia lebih baik, tidak ada maksud mengancam," ujar Hary Tanoe.

Ucapan yang disampaikan itu, kata Hary, sebagai ketegasan sikap lantaran dirinya keberatan jika Kejaksaan terus mengaitkan dirinya dengan kasus korupsi restitusi pajak Mobile 8.

Padahal, dia merasa tak terkait dengan kasus tersebut. "Kejaksaan juga pernah membuat press conference mengaitkan dengan saya. Ya saya harus bereaksi, nama saya rusak kalau tidak," kata Hary.

Hary Tanoe diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengenai ancaman melalui media elektronik.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Hary Tanoe Akan Diperiksa sebagai Tersangka Usai Lebaran

Friday, June, 23 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo akan diperiksa pertama kali sebagai tersangka pada awal Juli 2017.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Hary sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengancam Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto melalui media elektronik. "Habis Lebaran, awal Juli ini. Sudah ada rencana (diperiksa)," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/6/2017). Rikwanto mengatakan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) penetapan tersangka Hary baru dikeluarkan pekan ini.

Hary dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengenai ancaman melalui media elektronik. Ia dilaporkan Yulianto pada awal tahun 2016 lalu.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmat mengaku telah menerima SPDP dari Bareskrim Polri pada 15 Juni 2017.

Di sana, tertera nama Hary sebagai tersangka. Nomor SPDP yang diterima Kejaksaan yaitu B.30/VI/2017/Ditipidsiber.

Dalam kasus ini, Yulianto tiga kali menerima pesan singkat dari Hary Tanoe pada 5, 7, dan 9 Januari 2016.

Isinya yaitu, "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan." Namun, Hary membantah mengancam Yulianto. Menurut Hary, yang dilakukan dirinya itu hanya menyampaikan pandangan atau pendapat kepada Yulianto.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Polri: Hary Tanoe Jadi Tersangka

Audrey Santoso - detikNews

Jakarta - Mabes Polri memastikan Hary Tanoesoedibjo sudah berstatus tersangka kasus dugaan SMS ancaman kepada jaksa Yulianto. Penyidik sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). "SPDP diterbitkan sebagai tersangka," kata Rikwanto kepada wartawan di gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/6/2017). SPDP kasus Hary Tanoe diterbitkan penyidik Diretorat Siber Bareskrim Polri pada Rabu (21/6). "Kalau nggak salah dua hari lalu," ujarnya.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut sudah menerima SPDP Hary Tanoe dari Polri. Dalam SPDP dicantumkan status Hary Tanoe sebagai tersangka sejak 15 Juni 2017.

Pengacara Hary Tanoe, Hotman Paris Hutapea sebelumnya menilai kasus SMS yang dianggap sebagai ancaman kepada jaksa Yulianto tak terbukti. Apalagi, pembantu dan sopirnya tak mengatakan isi SMS tersebut tak terbukti adanya ancaman. "Kalau kasus dilanjutkan akan menjadi lelucon di Indonesia, lelucon terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Karena secara redaksional pembantu rumah saya di rumah pun saya tanyakan, apakah kalimat ini ancaman atau tidak, pembantu bilang bukan jadi itu bukan ancaman," kata Hotman, Rabu (21/6). Pada Januari 2016 lalu, Jaksa Yulianto yang menangani kasus mobile 8 mengadu ke Bareskrim Polri. Di surat laporan, Yulianto, nama Harry Tanoe tertulis sebagai terlapor.

Yulianto mengaku mendapat SMS 'kaleng' tiga kali, pada 5 dan 7 Januari serta 9 Januari. Dia juga mendapat pesan whatsapp.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

............ Saat itu, Prasetyo menyatakan bahwa polisi telah menetapkan Hary sebagai tersangka dalam kasus dugaan SMS bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. "(Prasetyo) mengeluarkan pernyataan (Hary) sebagai tersangka. Ini adalah kewenangan penyidik Polri. Telah melanggar kewenangan seorang Jaksa Agung," ucap Adi di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat.
Pernyataan Prasetyo tersebut dinilai sebagai upaya mengkriminalisasi Hary. Selain itu jaksa agung juga dinilai melanggar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan itu pun diterima Bareskrim dengan nomor polisi LP/643/VI/2017/Bareskrim, tertanggal 19 Juni 2017.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Jaksa Yulianto Terima Surat Penetapan Tersangka Hary Tanoe

Reporter: Martahan Sohuturon , CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Subdirektorat Penyidik di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan SMS gelap yang ia laporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, tahun lalu.

Menurutnya, dalam SPDP tersebut juga disampaikan bahwa Bos PT PT Media Nusantara Citra (MNC) Hary Tanoesoedibjo telah ditetapkan sebagai tersangka. "Saya sudah mendapatkan SPDP-nya, di mana di dalam SPDP itu sudah ditetapkan Hary Tanoe sebagai tersangka," kata Yulianto di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/6). Dia pun mengatakan, SPDP ini kemudian menjadi dasar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memberikan pernyataan pada Jumat (16/6). Saat itu, Prasetyo menyatakan bahwa polisi telah menetapkan Hary sebagai tersangka dalam kasus dugaan SMS bernada ancaman kepada Yulianto. "Tidak ada yang salah komentar dari Jaksa Agung. Karena saya sendiri yang lapor sebelum Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan. Saya sudah mendapatkan SPDP-nya," ucapnya.

Tidak Tepat

Lebih dari itu, Yulianto menyatakan bahwa langkah melaporkan Jaksa Agung Prasetyo ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik, tidak tepat. Bahkan, menurutnya, langkah yang dilakukan Hary lewat kuasa hukumnya itu bisa dijerat dengan Pasal 220 KUHP atau Pasal 317 KUHP tentang Pengaduan Palsu. "Ya itu pelaporannya tidak akurat," kata dia.

CNNIndonesia.com telah mencoba mengonfirmasi perihal penerbitan SPDP dan penetapan status Hary sebagai tersangka ini ke Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigadir Jenderal Fadil Imran. Namun, hingga berita ini diturunkan, Fadil belum bisa dikonfirmasi.

Sebelumnya, Hary melaporkan Prasetyo ke Bareskrim pada Senin (19/6). Kuasa hukum Hary, Adi Dharma mengatakan, Prasetyo telah mengeluarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik kliennya.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Djarot: Ahok Tambah Sehat dan Tampak Kekar

Oleh Nanda Perdana Putra pada 17 Jun 2017, 19:35 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjenguk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sejumlah canda dan perbincangan lucu terlontar dari obrolan keduanya.

Djarot menyampaikan, dirinya tidak menyangka kalau badan Ahok lebih bugar ketimbang dirinya. Padahal kalau soal kesibukan, jadi gubernur tentu lebih repot, tidak hanya fisik tapi juga pikiran. "Waduh sekarang saya tambah sehat Mas, karena nulis dan olahraga. Biasanya olahraga satu hari hanya satu jam, ini bisa sampai tiga jam. Badan tampak kekar," ujar Djarot menirukan omongan Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017). "Saya pikir saya lebih langsing, ternyata dia yang lebih langsing," tutur Djarot lagi.

Selain membicarakan soal keseharian masing-masing, Djarot juga mendiskusikan seputar permasalahan di Jakarta. Khususnya terkait percepatan penyelesaian berbagai program semasa Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. "Didiskusikan ya PR kita yang belum selesai. Salah satunya itu Beliau bilang untuk Kota Tua Grosir, itu bisa ada lagi. Kemudian Taman Ismail Marzuki. Kemudian kelanjutan dari Pasukan Pink, RPTRA. Kemudian tentang e-Budgeting itu harus kita harus gunakan e-Budgeting dan harus cash plus ya pakai e-Money. Sehingga betul-betul kita bisa membangun pemerintahan yang bersih," jelas Djarot.

Kunjungan Djarot ke Mako Brimob sebenarnya sudah diniatkan sejak Jumat 16 Juni 2017 kemarin. Hanya saja, agenda yang padat memaksa mantan Wali Kota Blitar itu menunda pertemuannya dengan Ahok hingga keesokan harinya. "Ternyata nggak keburu karena Jumat sangat padat. Sehabis kunjungan ke 3, 4 (tempat), saya sempatkan ke Mako Brimob untuk berdiskusi sama beliau dan alhamdulillah Pak Ahok sehat," Djarot menandaskan.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Repost from @happydjarot

Aku suka banget lihat foto ini! 😍😍😍💜💜💜💜
Sehat selalu ya Bapak @djarotsaifulhidayat , Bu @happydjarot , Bu @veronicabtp , Pak Slamet Rahardjo, dan Mas Addie MS.

Sayang ada yang kurang di foto ini... Miss you so much Bapak Ahok @basukibtp 😢😢💔💔 #saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Kasus SMS 'Ancaman', Polisi Tentukan Status Hary Tanoe Pekan Depan

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews

Jakarta - Status Hary Tanoesoedibjo (HT) terkait adanya SMS yang dianggap sebagai ancaman kepada jaksa Yulianto akan ditentukan pekan depan setelah polisi melakukan gelar perkara. HT saat ini masih berstatus sebagai saksi. "Saat ini kita masih dalam proses penyelidikan, minggu depan kita akan gelar kita akan tentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan atau tidak," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (16/6/2017). Dalam gelar perkara yang akan dilakukan pekan depan, polisi akan menentukan naik tidaknya kasus ini ke tingkat penyidikan. Kalau kasus ini naik ke tingkat penyidikan maka bakal ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi. "Kalau tingkat penyidikan maka kita disitu akan menentukan siapa tersangkanya," kata Martinus.

Hingga saat ini polisi telah memeriksa 13 saksi soal aduan adanya SMS 'kaleng' ini. "Saat ini sudah 13 orang saksi yang diperiksa termasuk di dalamnya ahli untuk kita ambil keterangan," imbuh Martinus.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa HT dan Yulianto. Keduanya memberikan versi yang berbeda soal isi SMS 'Ancaman'. Yulianto mengaku mendapat SMS 'kaleng' tiga kali, pada 5, 7, serta 9 Januari. Dia juga mendapat Whatsapp dari nomor yang sama.

Yulianto melaporkan HT ke Bareskrim sebab dalam SMS dan Whatsapp itu disebutkan namanya 'Yulianto'. Penyebutan itulah yang menjadi pertimbangan bagi dirinya untuk melaporkan HT sebab ditujukan langsung kepada dirinya.

Sementara itu, saat diperiksa Bareskrim, HT membantah SMS yang dikirimkannya itu bukanlah sebuah ancaman. Dia mengatakan pihak penegak hukum yang hendak dia berantas bersifat jamak, bukan orang per orang.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Survei SMRC: 65% Publik Tak Setuju Hak Angket KPK Bikinan DPR

Hary Lukita Wardani - detikNews

Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei tentang hak angket KPK yang digulirkan oleh DPR. Hasilnya, mayoritas responden menganggap hak angket KPK tidak dibenarkan karena mereka yakin ada anggota DPR yang terlibat dalam kasus e-KTP.
Survei ini dirilis oleh Direktur SMRC Sirojuddin Abbas di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Survei dilakukan berdasarkan keputusan DPR yang membuat Pansus Hak Angket KPK, karena hal ini dinilai dapat melemahkan KPK.
Metodologi yang dilakukan dengan multistage random sampling dan mengambil 1.500 orang sebagai responden secara acak. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017 dengan cara wawancara. Margin of error survei sekitar 2,5 persen.
Sebanyak 53,8 persen responden yakin anggota DPR terlibat dalam kasus e-KTP. Hanya 9,1 persen responden yang tidak yakin dan ada 37,1 persen yang tidak menjawab.

Responden juga ditanya apakah hak angket KPK dibenarkan ketika banyak anggota DPR yang diduga terkait dengan kasus e-KTP. Hasilnya, sebanyak 65 persen responden tidak membenarkan penggunaan hak angket KPK. Sedangkan 29,5 persen membenarkan dan 5,6 persen tidak menjawab. "Dari hasilnya, masyarakat tidak membenarkan penggunaan hak angket KPK yang dilakukan DPR. Terlihat dari angka yang terpaut jauh," ujar Sirojuddin.
Sirojudin mengatakan dari 65 persen responden yang menjawab tidak membenarkan hak angket KPK, ada 51,6 persen yang menganggap proses DPR untuk melindungi anggota dari proses hukum KPK. "Dari yang menganggap tidak bisa dibenarkan, mereka menilai DPR hanya ingin melindungi anggotanya dari proses hukum yang sedang berjalan," katanya.
Ia mengimbau DPR memperhatikan hasil survei ini agar menjadi acuan mereka. Karena ini akan mempengaruhi perolehan suara partai politik mereka saat pileg dan pilpres nanti. "Saya minta DPR memperhatikan hasil survei ini. Mengingat sebentar lagi pileg dan pilpres. Jangan sampai mereka kehilangan suara," tutupnya.

#saveKPK #saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot

Ahok Lovers (@forever_ahok)

........... "43,8 persen tidak menjawab. Memang akhirnya mayoritas yakin penggunaan hak angket tidaklah benar dan jelas DPR sebetulnya sedang melawan kehendak warganya yaitu pemilih yang menyatakan tidak dibenarkan adanya pansus itu," Sirojudin menandaskan.

Survei SMRC dilakukan Mei 2017. Lembaga itu menggunakan seluruh warga negara  yang telah miliki hak pilih atau lebih dari 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan 1.500 responden. Mereka diambil dari pencatatan data populasi tiap desa atau kelurahan yang dikerucutkan sebanyak 5 RT hingga tinggal 2 KK saja.

Respons Rate atau responden yang berhasil diwawancarai ada sebesar 90 persen. Artinya sebanyak 1.350 berhasil dianalisis secara valid. Margin of error dari survei tersebut 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Survei SMRC: Rakyat Tolak Hak Angket DPR untuk KPK

Oleh Nanda Perdana Putra pada 15 Jun 2017, 18:42 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) menggelar survei terkait respons rakyat Indonesia terhadap hak angket oleh DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, mayoritas masyarakat menolak adanya penggunaanhak angket tersebut.

Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas menyampaikan, dalam survei dengan sejumlah pertanyaan, seluruhnya menunjukkan bentuk penolakan terhadap hak angket.

Dengan pertanyaan soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wewenang DPR dan KPK, responden lebih condong percaya kepada lembaga antirasuah itu, ketimbang institusi wakil rakyat. "Sebanyak 64,4 persen masyarakat lebih percaya KPK dan hanya 6,1 persen yang percaya terhadap wewenang yang dijalankan DPR," tutur Sirojudin di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Dari situ, masyarakat kemudian ditanya terkait pengetahuan mereka seputar kasus korupsi e-KTP. Sebanyak 62,8 persen responden mengaku tahu perihal masalah tersebut dan hanya 37,2 tidak tahu. Artinya, kasus tersebut dinilai sudah banyak menyita perhatian masyarakat. "Kami tanyakan apakah yakin atau tidak bahwa anggota DPR terlibat? 53,8 persen responden yakin itu dan 9,1 persen tidak yakin. Mayoritas jelas bahwa anggota DPR dan pejabat pemerintahan dinilai benar terlibat kasus korupsi tersebut," jelas dia.

Lebih lanjut, mayoritas responden juga tidak membenarkan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK. Sebanyak 65,0 persen menolak hak anget tersebut dan 29,5 persen dapat membenarkan hak angket berikut pansus yang dibentuk. "Rakyat Indonesia lebih percaya KPK daripada DPR dalam melaksanakan amanah konstitusional. Publik umumnya yakin hak angket dibuat sebagai langkah DPR melindungi anggotanya yang diduga terkait korupsi e-KTP," ujar Sirojudin.

Hal itu berdasarkan persentase responden penolak hak angket sebanyak 65,0 persen, yang di antaranya sebanyak 51,6 persen menyatakan setuju bahwa ada upaya melindungi anggota DPR.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot

Ahok Lovers (@forever_ahok)

............... "Pentingnya sekarang bagi Djarot untuk perkenalkan pada Anies-Sandi program-program apa saja yang bisa dilakukan di RPTRA, jadi semacam ada sinergi. Oke ini (RPTRA) tempat peninggalan Ahok-Djarot tapi fungsinya juga bisa digunakan untuk program Anies-Sandi," kata Nirwono, Rabu (14/6). Senada dengan Nirwono, pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi juga menyebut kebijakan pembangunan RPTRA di masa pemerintah Ahok sebagai sebuah kebijakan positif. Hal ini karena kebijakan tersebut menunjukkan kepedulian Pemprov DKI kepada masalah anak-anak. "Saya apreasiasi pembangunan RPTRA itu. Pembentukan kebijakan ini salah satunya sebagai bentuk kepedulian pemerintah (Pemprov DKI) kepada masalah-masalah anak," ujarnya.

Yogi menilai jika hanya dilihat dari segi pembangunan infratrsuktur, kebijakan pembangunan RPTRA sudah cukup tepat. Apalagi, keberadaan RPTRA bisa dimanfaatkan untuk memindahkan energi bermain anak-anak dari yang biasanya bermain di gang atau jalanan, menjadi dipindahkan ke sebuah taman.

Meski begitu, Yogi menambahkan, pembangunan RPTRA harus diimbangi dengan pengembangan karakter dari anak-anak. "Itu (RPTRA) kan infrastruktur sebetulnya, itu kan tidak bisa memperlihatkan kepedulian Pemprov secara keseluruhan. Tapi juga harus ada pendidikan bagi anak, misalnya pendidikan karakter," ucapnya.

RPTRA memang memiliki seribu manfaat jika berhasil dimaksimalkan keberadaannya. Dan orang-orang harus mengingat sosok Ahok atas ratusan RPTRA yang telah ia bangun selama masa kepemimpinannya.
Kerja-kerja positif Ahok, bagaimana pun, harus diakui terlepas dari kontroversi yang menyelimuti sosoknya selama memimpin Jakarta.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

............ Hani, salah satu pengelola RPTRA Seruni mengatakan selain sebagai tempat bermain bagi anak-anak, RPTRA Seruni juga kerap menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, mulai dari senam, kempo, dan taekwondo. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan ibu-ibu PKK.

Hani menyebut respons masyarakat terhadap keberadaan RPTRA Seruni sangat positif. Hal itu terbukti dengan kunjungan warga tiap harinya yang rata-rata berjumlah 100 orang.

Kepada CNNIndonesia.com, pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan kebijakan pembangunan RPTRA menjadi salah satu warisan Ahok yang bernilai postif. Setidaknya ada tiga hal positif dari kebijakan pembangunan RPTRA tersebut.

Pertama, kata Nirwono, secara umum bangunan RPTRA jika dioptimalkan bisa digunakan untuk menampung kegiatan anak-anak dan ibu-ibu PKK, bahkan bisa digunakan sebagai tempat berkegiatan misalnya rapat RT atau RW.
Hal positif lain adalah pembangunan RPTRA bisa menjadi contoh kolaborasi positif antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta melalui penggelontoran dana CSR.
Lalu, yang terakhir, dengan kondisi sosial Jakarta yang rawan terjadi tawuran atau tindak kriminal, RPTRA bisa digunakan sebagai tempat untuk melakukan interaksi sosial secara relatif lebih aman.

Nirwono juga menyebut RPTRA, jika dimanfaatkan secara maksimal, bisa digunakan untuk interaksi sosial dan perekat sosial di masyarakat. Ini akan menjadi modal sosial yang penting di tengah kecenderungan masyarakat perkotaan yang individualis.

Estafet RPTRA

Sebagai warisan positif, pembangunan dan pemeliharaan RPTRA wajib dilanjutkan oleh pemimpin Jakarta setelah Ahok.
Tanggung jawab ini melekat pada sosok Djarot Saiful Hidayat yang baru dilantik sebagai gubernur menggantikan Ahok. Dan, terutama, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Nirwono mengatakan, Djarot memiliki peran penting untuk mensosialisasikan program tersebut kepada pemerintahan baru yang nanti menggantikannya.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama

Ahok Lovers (@forever_ahok)

Mengingat Ahok Lewat Ratusan RPTRA untuk Warga Jakarta

Reporter: Patricia Diah Ayu Saraswati , CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Tanpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, warga ibu kota akan tetap bisa merasakan kehadirannya melalui berbagai kebijakan yang telah dibuatnya selama menjabat sebagai gubernur.

Salah satunya adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pembangunan RPTRA merupakan salah satu dari kebijakan Ahok yang bertujuan untuk menyediakan ruang publik bagi warga ibu kota.

Selain RPTRA, sebenarnya masih ada kebijakan atau pembangunan lain yang merupakan program pemerintahan Ahok. Di antaranya pembangunan Simpang Susun Semanggi, penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB), penataan kawasan Kalijodo, dan lainnya.
RPTRA patut mendapat sorotan tersendiri mengingat begitu banyaknya Ahok membangun fasilitas tersebut. Selain itu, telah cukup lama warga ibu kota tak memiliki ruang publik yang layak dan ramah ibu dan anak.

Hingga Mei 2017, Pemprov DKI Jakarta sudah membangun 187 RPTRA dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Pemprov DKI juga menargetkan pada tahun ini, pembangunan RPTRA bisa ditambah hingga 100 RPTRA dengan menggunakan dana APBD.
Sementara, berdasarkan data dari dari data.jakarta.go.id, sampai Maret 2017 setidaknya sudah ada 184 RPTRA yang diresmikan.

CNNIndonesia.com mencoba mengunjungi salah satu RPTRA yang telah diresmikan, yaitu RPTRA Seruni yang terletak di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. RPTRA Seruni tersebut terletak di lingkungan padat penduduk di Jati Padang.

Meskipun lahannya tidak terlalu luas, namun RPTRA tersebut memiliki fasilitas yang cukup lengkap sebagai tempat bermain bagi anak-anak. Fasilitas yang tersedia di antaranya ayunan, papan luncur, jungkat-jungkit, lapangan sepak bola, hingga perpustakaan.

#saveahok #kamiahok #tetapahok #ahok #temanahok #djarotsaifulhidayat #tetapahokdjarot #ahokdjarot #kamiahokdjarot #ahoklovers #basukibtp #basukidjarot #basukitjahajapurnama
More...